BERITA UTAMA
Survei Bank Indonesia: Inflasi Melaju Tinggi
Bank Indonesia melaporkan perkembangan infl asi berdasarkan survei pemantauan harga di pekan pertama Januari 2017 menunjukkan laju yang tinggi . Otoritas moneter mengestimasi laju infl asi pada pekan pertama Januari 2017 sebesar 0,74% (month to month) atau 3,26% (year on year). Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan inflasi tersebut lebih tinggi dari Desember 2016 sebesar 3,02%. Kenaikan biaya administrasi pengurusan surat-surat kendaraan bermotor berdampak ke infl asi sekitar 0,25%. "Inflasi Desember 2016 masih relatif rendah. Tingginya inflasi Januari 2017 ini karena beberapa faktor yaitu kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berdampak ke inflasi 0,25%," katanya, di Jakarta, Jumat (13/1). Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menaikkan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. Kenaikan itu meliputi pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, serta surat izin dan STNK lintas batas negara yang mulai berlaku 6 Januari 2017. Inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan tarif tenaga listrik yang menyumbang sekitar 0,11% terhadap laju inflasi berdasarkan survei BI. Selain itu, BI meyakini inflasi inti masih terkendali kendati ada sejumlah kenaikan harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah. "Terbukti inflasi inti relatif terkendali. Itu menunjukkan permintaan dalam negeri naik tercukupi kebutuhan produksi dalam negeri," ucapnya. Bisnis Indonesia hlm 3 AGRIBISNIS DAN PANGAN Sisi Lain Kekalahan Indonesia di WTO Adhi S Lukman menanggapi opini Prof Bustanul Arifin ('Peluang Banding di WTO', Kompas, 7/1/2016): WTO mengabulkan gugatan Selandia Baru dan Amerika Serikat, dimana Indonesia akan banding, bukan hanya sekadar mengulur waktu, melainkan untuk menunjukkan kedaulatan bangsa dan kesempatan emas untuk memperbaiki ketentuan dan kebijakan impor. Menurutnya, sisi lain gugatan WTO menyadarkan kita semua bahwa dalam era globalisasi, segala kebijakan dan sistem perdagangan dunia saling terkait satu sama lain. Keterkaitan regulasi dalam Rantai Nilai Global (Global Value Chain/GVC) kian masif terjadi. Di pertumbuhan industri pangan Indonesia, hadir tantangan persaingan global. Keuntungan perusahaan kian tergerus karena strategi perusahaan untuk memenangi persaingan. Kondisi ini sebenarnya tak sehat, pertumbuhan industri harusnya diiringi perolehan keuntungan yang wajar untuk keberlanjutan industri. Komoditas agro sebagai bahan baku utama industri pangan sudah lama masuk dalam pusaran Rantai Komoditas Global (Global Commodity Chain) yang dimulai akhir 1970-an dan terus berevolusi menjadi GVC dari hulu ke hilir. Awal 2000-an, GVC mulai dikenal luas. Saat ini GVC terus berkembang merambah ke sektor lain, seperti agro dan pangan, dan banyak negara maju memanfaatkan konsep GVC demi menang dalam persaingan global. Di tataran kebijakan, pemerintah memegang peran penting. Ketidaksesuaian kebijakan di satu negara akan memicu gugatan karena semua berujung pada bagaimana memenangi persaingan. Di tataran kebijakan, pemerintah memegang peran penting. Ketidaksesuaian kebijakan di satu negara akan memicu gugatan karena semua berujung pada bagaimana memenangi persaingan. Maka, sebelum membuat kebijakan strategis, pemerintah wajib melakukan analisis dampak kebijakan (regulatory impact assessment) secara global.. Kompas hlm 7 Jokowi Minta Jepang Buka Akses Produk Pertanian dan Perikanan Indonesia Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe membuka akses bagi produk pertanian dan perikanan Indonesia ke pasar Negeri Matahari Terbit itu. "Indonesia juga meminta kiranya Jepang dapat membuka akses produk pertanian dan perikanan Indonesia," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers bersama PM Abe di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/1). PM Abe adalah kepala pemerintahan pertama yang berkunjung ke Indonesia, pada awal tahun 2017. Demikian juga sebaliknya, Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi PM Abe tahun ini. Selama ini, Jepang menerapkan persyaratan yang tinggi atas produk pertanian sayur-mayur dan buah-buahan asal Indonesia. Namun permintaan itu sulit dipenuhi karena Indonesia terbentur persoalan domestik, seperti kurang memadainya infrastruktur, peraturan, dan sebagainya. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta Pemerintah Jepang menyelesaikan peninjauan (review) perjanjian penghindaran pajak berganda dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan. Sebab, peninjauan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang diperlukan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral kedua negara. "Ketiga, meningkatkan akses dan kapasitas keperawatan Indonesia untuk dapat memenuhi pasar di Jepang. Dan, yang keempat, dimulainya general review Indonesia- Japan Economic Partnership Agreement, pada tahun ini," kata Presiden Jokowi. Berita Satu Bisnis Indonesia hlm 1 The Jakarta Post hlm 1 Gerak Cepat Amankan Pangsa Pasar Sawit Indonesia di Pakistan Kedudukan Pakistan sebagai pasar prospektif minyak sawit Indonesia perlu dipertahankan. Ada trend peningkatan permintaan produk minyak sawit seiring dengan laju positif pertumbuhan ekonomi Pakistan dan meningkatnya populasi di negara tersebut. Implementasi efektif Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) pada 2013 telah memberikan angin segar bagi Indonesia untuk mendominasi pasar sawit Pakistan sekaligus meraup surplus perdagangan Indonesia. Keuntungan yang diraih Indonesia dalam perdagangan kelapa sawit di Pakistan saat ini tengah memerlukan pengamanan. Pakistan diantisipasi sedang menggodok langkah penerapan hambatan non tarif pada produk unggulan Indonesia tersebut. Sementara Malaysia pesaing utama Indonesia sedang mencari celah merebut posisi minyak sawit Indonesia di Pakistan yang mencapai 87%. Seperti diperkirakan, guna memperkecil defisit perdagangan dengan Indonesia Pakistan kini tengah menggodok rencana penerapan hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs) bagi produk asal Indonesia tersebut. Langkah ini ditempuh dengan dalih Indonesia telah melakukan hal yang serupa terhadap produk unggulan Pakistan. Pada saat yang sama, Malaysia sebagai pemain besar minyak sawit di Pakistan sedang mengkaji ulang Perjanjian Perdagangan Bebasnya dengan Pakistan dengan kemungkinan menurunkan tarif impor minyak sawit asal Malaysia. Sebagai langkah antisipasi, pada awal Januari 2017 Dubes RI Islamabad, Iwan Suyudhie Amri, menemui berbagai kalangan penting di Indonesia, antara lain Wamenlu, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional (PPI), Kementerian Perdagangan, Ketua Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, dan para wakil asosiasi pelaku usaha sawit Indonesia. Semua pemangku kepentingan sepakat akan pentingnya menjaga dan meningkatkan posisi minyak sawit Indonesia di Pakistan. Kementerian Luar Negeri Investor Daily hlm 7 FINANSIAL 4 Kebijakan yang Segera Dikeluarkan OJK di 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun ini akan mengeluarkan 4 kebijakan. Hal ini untuk menjaga stabilitas perekonomian. Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Muliaman D Hadad mengatakan, 4 kebijakan tersebut akan berfokus pada upaya penguatan pengawasan terintegrasi, penyempurnaan pengaturan manajemen risiko, dan peningkatan kapasitas industri jasa keuangan nasional. Pertama, lanjutnya, OJK akan menerbitkan ketentuan mengenai pengelolaan risiko likuiditas konglomerasi, manajemen permodalan konglomerasi, dan intra-group transaction exposures. ketentuan tersebut untuk melengkapi pengaturan kecukupan modal, manajemen risiko, dan tata kelola konglomerasi keuangan yang telah dikeluarkan sebelumnya. "Penyempurnaan kerangka pengaturan dan pengawasan konglomerasi keuangan ini menjadi penting karena ketangguhan dan daya tahan sektor jasa keuangan sangat dipengaruhi oleh kondisi konglomerasi keuangan yang menguasai tiga perempat pangsa pasar keuangan di Indonesia," ujar Muliaman, di Jakarta, Jumat (13/1). Sementara itu, untuk kedua,OJK akan berupaya untuk menyediakan likuiditas yang cukup dalam pembiayaan pembangunan serta monitoring melalui beberapa upaya. "Ketiga, dalam memenuhi mandat Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Kami di tahun 2017 ini akan menerbitkan beberapa peraturan terkait, khususnya ketentuan mengenai rencana aksi (recovery plan) bagi Bank Sistemik," ujarnya. Sedangkan untuk yang terakhir, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, maka perlu pula disiapkan ketentuan yang mendorong agar bisnis industri keuangan nonbank dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan. Investor Daily hlm 1 dan 2 OkeZone PROPERTI Segmen Menengah ke Bawah Berpotensi Penjualan rumah untuk segmen menengah ke bawah dan rumah bersubsidi diprediksi masih tetap marak. Apalagi, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memudahkan perizinan untuk pembangunan rumah bersubsidi. "Segmen menengah ke bawah dan rumah bersubsidi masih tetap mendominasi pasar perumahan. Permintaan rumah dengan harga hingga Rp 500 juta per unit dan antara Rp 500 juta ke Rp 1 miliar masih sangat besar," kata Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Eddy Ganefo, Jumat (13/1), di Jakarta. Dibandingkan rumah untuk segmen menengah ke atas dan atas, permintaan rumah untuk segmen menengah ke bawah lebih besar. Rumah dibeli untuk dihuni, bukan sebagai investasi. Apalagi, PP 64/2016 yang menjadi aturan pelaksanaan dari Paket Kebijakan Ekonomi XIII dimaksudkan untuk menyederhanakan regulasi. "PP tersebut akan memberi dampak psikologis bagi para pengembang dan pemerintah untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah meski tetap memerlukan sosialisasi dalam pelaksanaan di lapangan," kata Eddy. Director Research and Advisory Cushman and Wakefield Indonesia Arief Rahardjo mengatakan, segmen menengah dan menengah ke atas mendominasi transaksi penjualan pada 2016. Hal itu disebabkan harga hunian di Jabodetabek yang cenderung naik. "Kami perkirakan transaksi kelas menengah akan tetap menguat di tahun 2017 apalagi adanya relaksasi loan to value dan bunga kredit pemilikan rumah yang cenderung turun atau tetap stabil," kata Arief. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan, penjualan hunian untuk segmen menengah atas baru akan beranjak naik pada semester II-2017. "Ini terjadi karena memang siklusnya sudah naik dan juga ada pengaruh dari program pengampunan pajak. Selain itu, iklim politik sudah mereda," kata Ali. Kompas hlm 18 TELEKOMUNIKASI Lalu Lintas Data Internet Meningkat Lalu lintas data internet ke sambungan dalam negeri terus naik. Namun, kenaikannya belum mampu menyaingi laju ke sambungan internasional. Menurut data PT IDC Indonesia, lalu lintas data internet dalam negeri pernah mencapai 1,3 gigabyte per detik (Gbps) tahun 2005. Itu terjadi saat aktivitas berinternet sedang sangat tinggi. Pada 2010, puncak lalu lintas tercatat di angka 31 Gbps. Kenaikan pun terus terjadi. Pada 2016, capaian tertinggi ada di angka 277 Gbps. IDC Indonesia merupakan perusahaan teknologi informasi komunikasi (TIK) yang memfasilitasi 99 persen jalur lalu lintas data internet Indonesia. Perusahaan yang berdiri 13 tahun lalu ini juga mengakomodasi semua koneksi internet dan layanan telekomunikasi, baik dari penyedia jasa konten lokal maupun internasional. Komisaris IDC Indonesia Johar Alam Rangkuti akhir pekan lalu, di Jakarta, mengatakan, pertumbuhan lalu lintas data internet yang tinggi memberikan dampak ekonomi besar kepada industri penyedia jasa internet lokal dan pendapatan negara. Harga 1 Mbps lalu lintas adalah 100 dollar AS. Maka, total pendapatan industri penyedia jasa internet adalah 27,7 juta dollar AS saat lalu lintas tertinggi pada 2016. Akan tetapi, lalu lintas data internet ke sambungan internasional tetap lebih tinggi dibandingkan dalam negeri. Aktivitas yang biasa dilakukan pengguna internet adalah mengakses media sosial, seperti Twitter dan Facebook. Mengutip hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2016 sekitar 132,7 juta orang. Jumlah itu setara dengan 51,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sekitar 65 persen dari pengguna internet tersebut berada di Pulau Jawa. Kompas hlm 20 PERTAMBANGAN Potensi Industri Gasifikasi Batu Bara Diyakini Mampu Tekan Impor Gas Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berpendapat potensi pengembangan industri gasifikasi batu bara di dalam negeri masih cukup besar untuk ke depannya. Apalagi Indonesia memiliki banyak batu bara yang berkalori rendah dan perlu dikonversi agar menjadi gas sintetis. Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengakui, gasifikasi terhadap batu bara yang berkalori rendah mampu menekan dan bahkan menghilangkan impor bahan baku gas untuk memproduksi gas dimetil eter. "Batu bara dengan kalori rendah dapat dikembangkan untuk memproduksi gas dimetil eter yang bisa menggantikan gas liquefied petroleum gas (LPG) sehingga impor bahan baku gas tidak lagi diperlukan," ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (15/1). MetroTV News Koran Jakarta hlm 7 EKONOMI Kalangan Pebisnis Optimistis, Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur Jadi Penentu Para pejabat puncak perusahaan optimistis terhadap perekonomian Indonesia pada tahun ini. Beberapa hal, salah satunya pembangunan infrastruktur, meyakinkan mereka mengenai pertumbuhan ekonomi 2017 lebih baik. Faktor eksternal perlu dicermati, tetapi bisa diatasi apabila bekerja keras. Penyelesaian sejumlah pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor yang membuat kalangan bisnis optimistis. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Asmawi Syam memperkirakan kondisi ekonomi tahun 2017 lebih baik daripada 2016. Hal itu tidak terlepas dari prediksi pertumbuhan ekonomi yang telah dirilis pemerintah atau swasta. Paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah turut berkontribusi terhadap optimisme kinerja perekonomian Indonesia tahun 2017. Hingga saat ini, pemerintah telah menerbitkan 13 paket kebijakan ekonomi guna mendukung akselerasi dan kinerja perekonomian Indonesia,� katanya. Presiden Direktur dan CEO PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir mengatakan, prospek ekonomi tahun ini diperkirakan masih lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dasarnya adalah perkiraan Badan Pusat Statistik mengenai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 sebesar 5,1 persen atau lebih baik dibandingkan 2016 yang sebesar 5 persen. Presiden Direktur PT Schroders Investment Management Indonesia Michael Tjoajadi mengatakan, dampak kebijakan ekonomi dan politik AS akan terasa sampai di Indonesia. Akan tetapi, kalau pekerjaan rumah di dalam negeri dilakukan dengan baik, seperti belanja infrastruktur yang tetap tinggi, hal itu akan mendorong perekonomian. Kompas hlm 1 dan 15 17 Dampak Tenaga Kerja Asing Keberadaan tenaga kerja asing menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan belakangan di Indonesia. Sesuatu yang kiranya tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan warga mendapatkan lapangan kerja. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja di sektor industri pada Agustus 2016 sebanyak 15,5 juta orang atau naik 1,87 persen dibandingkan dengan Agustus 2015. Adapun tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2016 sebesar 5,61 persen. Hal ini berarti ada sekitar 5-6 penganggur dari setiap 100 orang pada angkatan kerja. Investasi menjadi salah satu andalan penyerap tenaga kerja. Peranan investasi pun diharapkan bisa berperan lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi pada saat konsumsi domestik masih kurang optimal dan kinerja ekspor sedang menghadapi tantangan karena pengaruh permintaan dari pasar global. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan, realisasi investasi melalui penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada Januari-September 2016 mencapai Rp 453,4 triliun. Pencapaian ini setara 76,2 persen dari target realisasi investasi sepanjang tahun 2016 yang Rp 594,8 triliun. Beberapa waktu lalu, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, wajar ketika investor asing membawa orangnya untuk menjaga dan memastikan keberhasilan investasi bermodal triliunan rupiah yang mereka bawa masuk ke Indonesia. Keberadaan tenaga kerja asing tersebut biasanya hanya pada awal proyek. Begitu memasuki tahun ketiga dan seterusnya, menurut Lembong, mereka akan dipulangkan karena gaji tenaga kerja ekspatriat mahal. Setiap tenaga kerja yang masuk di investasi tersebut menciptakan 3-9 lapangan kerja bagi warga lokal. BKPM menengarai lapangan kerja yang diciptakan investasi bagi tenaga kerja lokal jauh lebih besar ketimbang bagi tenaga kerja asing. Ini merupakan tantangan untuk menyeimbangkan atau mengakomodasi kepentingan semua pihak. Komps hlm 17 LINGKUNGAN Dibangun Sistem Kemitraan Antisipasi Kebakaran Pemerintah memprioritaskan membangun sistem kemitraan antara perusahaan pemegang izin konsesi dan masyarakat sekitar untuk mengantisipasi potensi kebakaran lahan di Sumatera Selatan. Hal ini gencar dilakukan karena diperkirakan titik panas akan mulai muncul pada Maret mendatang. Ketua Tim Restorasi Gambut Daerah Sumsel Najib Asmani, Minggu (15/1), mengatakan, saat ini pemerintah bersama pihak terkait mempersiapkan langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan di Sumsel. Langkah itu antara lain memperketat sistem pengawasan perihal kesiapan perusahaan pemegang konsesi dalam menyediakan alat-alat antisipasi kebakaran di kawasan konsesi, serta pemberdayaan masyarakat dalam peranannya mencegah meluasnya kebakaran. Kompas hlm 21 Swasta Minta Payung Hukum, Restorasi Gambut Didukung Kalangan swasta mendukung permintaan pemerintah agar pemegang izin usaha di rawa gambut menjalankan restorasi hingga di luar area konsesi. Namun, swasta meminta ada payung hukum terlebih dulu agar tidak dianggap merestorasi gambut secara ilegal. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto, Jumat (13/1), di Jakarta. meminta landasan hukum dari pemerintah sekaligus memberi panduan rinci cara restorasi yang bisa dilakukan swasta. Para anggota APHI memahami kelestarian gambut bergantung pada kondisi satu ekosistem, tak hanya pada satu konsesi yang batasnya belum tentu mencakup satu kawasan hidrologis gambut. Jika tata kelola air di gambut dalam konsesi bagus tetapi di luar konsesi yang satu kawasan hidrologis belum bagus, upaya perusahaan tak efektif, termasuk untuk mencegah kebakaran lahan. "Keberhasilan pengelolaan oleh perusahaan ditentukan keberhasilan di satu kawasan," ujarnya. Tidak masalah jika restorasi hingga luar konsesi membuat biaya yang dikeluarkan perusahaan lebih besar, karena itu dibutuhkan bagi keberlanjutan bisnis. Di sisi lain, APHI mendesak pemerintah menuntaskan pemanfaatan rawa gambut tak berizin. Sebab, kebakaran di lahan budidaya tanpa izin bisa merembet ke yang berizin, sedangkan oknum pengusahaan budidaya tidak berizin sulit dikenai sanksi. Caranya, antara lain, pemerintah memverifikasi dan memasukkan lahan itu pada program perhutanan sosial. Dengan pemberian status, rakyat yang mengelola lahan wajib menjaga dari kebakaran sehingga memudahkan pemantauan. Dari total 12,9 juta gambut, 2,4 juta ha di antaranya berstatus bukan hutan tanaman industri, bukan area hak pengusahaan hutan, kebun, atau belum berizin resmi atau lahan masyarakat. Kompas hlm 13 TNI-Polri Nyatakan Perang terhadap Pembalakan Liar Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI di Riau bertekad memerangi pembalakan liar yang terus berlangsung di hutan-hutan Riau. Pembalakan liar tidak dapat lagi didiamkan karena masalah itu akan bermuara pada perambahan yang akhirnya akan menyulut kebakaran lahan saat lahan dibuka untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan di Pekanbaru, Riau, Jumat (13/1). Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi itu dihadiri oleh Kepala Polda Riau Inspektur Jenderal Zulkarnain, Komandan Korem 031 Wirabima Brigadir Jenderal Nurendi, Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Marsekal Pertama Henri Alfiandi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau Edwar Sanger, serta seluruh komandan kodim dan kepala polres di Riau. Mereka meyakini jika pembalakan liar ditumpas, kebakaran lahan akan semakin berkurang. Komps hlm 22 Investor Daily hlm 7 The Jakarta Post hlm 5 Law Enforcers Claim to Know Little About Wildlife Crimes The National Police and the Attorney General's Office (AGO) said their lack of knowledge on wildlife crimes had made it difficult for them to build strong cases against people accused of wildlife crimes. Head of the National Police's special crimes unit division Sr. Comr. Suwondo Nainggolan said investigators were also lacking in awareness of the need to conserve wildlife, which was reflected in the quality of the case dossiers they submitted to the AGO. 'To be honest, we have little knowledge and determination [to investigate wildlife crimes]," he said in a discussion on Wednesday, adding that investigators often did not take such cases seriously as they believed prosecutors or the judges would just give a slap on the wrist to the perpetrators. The United Nations Environment Program (UNEP) estimates that illegal wildlife trading is the fourth most profitable criminal enterprise after drug smuggling, counterfeiting and human trafficking, with profits worth around US$23 billion per year. "What we always think is how to handle [drug smuggling, counterfeiting and human trafficking] because we think they are more urgent at present. The fourth largest crime, the wildlife crime, is somehow overlooked by us," Suwondo said. Datas Ginting, the AGO's coordinator for the junior attorney for general crimes (Jampidum) voiced a somewhat similar claim, saying that wildlife crime was 'complicated' compared to the other conventional crimes handled by prosecutors.
The Jakarta Post hlm 3 SOSIAL 5.000 Usaha Mikro Disasar Tahun ini Pelaksanaan sertifikat hak atas tanah pada tahun ini direncanakan melalui program pendampingan dengan target 5.000 usaha mikro. Kegiatan pemberian sertifikat hak atas tanah (SHAT) itu ditujukan untuk membantu usaha mikro agar memperoleh legalisasi aset berupa sertifikat hak guna usaha (HGU) yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Braman Setyo mengatakan program bertajuk sertifikat hak atas tanah atau SHAT ini merupakan program lintas sektoral yang dipayungi oleh kesepakatan bersama antara menteri koperasi dan UKM, menteri dalam negeri, dan menteri agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menurut dia, sepanjang 2015-2019 setidaknya terdapat 375.000 bidang tanah di seluruh Indonesia yang difasilitasi oleh kementerian tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Sepanjang 2015, setidaknya dari target 25.000 bidang, tercapai realisasi sebesar 85,5% atau sebesar 21.380 bidang dan tersebar di 29 provinsi. "Pada 2016, dari sasaran sebanyak 50.000 bidang, dan terealisasi sebanyak 34.295 bidang atau 71,25% yang tersebar di 31 provinsi. Ini data yang masuk sampai November," ujarnya, Jumat (13/1). Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan saat ini pihaknya telah memiliki peta jalan sertifikasi lahan yakni pada 2018, akan ada 7 juta bidang lahan yang disertifikasi, kemudian setahun berikutnya meningkat menjadi 9 juta dan pada 2020 dan seterusnya, setiap tahun akan ada sertifikasi 10 juta bidang lahan sehingga pada 2025 seluruh lahan di Indonesia sudah tersertifikasi. Bisnis Indonesia hlm 4
Survei Bank Indonesia: Inflasi Melaju Tinggi
Bank Indonesia melaporkan perkembangan infl asi berdasarkan survei pemantauan harga di pekan pertama Januari 2017 menunjukkan laju yang tinggi . Otoritas moneter mengestimasi laju infl asi pada pekan pertama Januari 2017 sebesar 0,74% (month to month) atau 3,26% (year on year). Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan inflasi tersebut lebih tinggi dari Desember 2016 sebesar 3,02%. Kenaikan biaya administrasi pengurusan surat-surat kendaraan bermotor berdampak ke infl asi sekitar 0,25%. "Inflasi Desember 2016 masih relatif rendah. Tingginya inflasi Januari 2017 ini karena beberapa faktor yaitu kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berdampak ke inflasi 0,25%," katanya, di Jakarta, Jumat (13/1). Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menaikkan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. Kenaikan itu meliputi pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, serta surat izin dan STNK lintas batas negara yang mulai berlaku 6 Januari 2017. Inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan tarif tenaga listrik yang menyumbang sekitar 0,11% terhadap laju inflasi berdasarkan survei BI. Selain itu, BI meyakini inflasi inti masih terkendali kendati ada sejumlah kenaikan harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah. "Terbukti inflasi inti relatif terkendali. Itu menunjukkan permintaan dalam negeri naik tercukupi kebutuhan produksi dalam negeri," ucapnya. Bisnis Indonesia hlm 3 AGRIBISNIS DAN PANGAN Sisi Lain Kekalahan Indonesia di WTO Adhi S Lukman menanggapi opini Prof Bustanul Arifin ('Peluang Banding di WTO', Kompas, 7/1/2016): WTO mengabulkan gugatan Selandia Baru dan Amerika Serikat, dimana Indonesia akan banding, bukan hanya sekadar mengulur waktu, melainkan untuk menunjukkan kedaulatan bangsa dan kesempatan emas untuk memperbaiki ketentuan dan kebijakan impor. Menurutnya, sisi lain gugatan WTO menyadarkan kita semua bahwa dalam era globalisasi, segala kebijakan dan sistem perdagangan dunia saling terkait satu sama lain. Keterkaitan regulasi dalam Rantai Nilai Global (Global Value Chain/GVC) kian masif terjadi. Di pertumbuhan industri pangan Indonesia, hadir tantangan persaingan global. Keuntungan perusahaan kian tergerus karena strategi perusahaan untuk memenangi persaingan. Kondisi ini sebenarnya tak sehat, pertumbuhan industri harusnya diiringi perolehan keuntungan yang wajar untuk keberlanjutan industri. Komoditas agro sebagai bahan baku utama industri pangan sudah lama masuk dalam pusaran Rantai Komoditas Global (Global Commodity Chain) yang dimulai akhir 1970-an dan terus berevolusi menjadi GVC dari hulu ke hilir. Awal 2000-an, GVC mulai dikenal luas. Saat ini GVC terus berkembang merambah ke sektor lain, seperti agro dan pangan, dan banyak negara maju memanfaatkan konsep GVC demi menang dalam persaingan global. Di tataran kebijakan, pemerintah memegang peran penting. Ketidaksesuaian kebijakan di satu negara akan memicu gugatan karena semua berujung pada bagaimana memenangi persaingan. Di tataran kebijakan, pemerintah memegang peran penting. Ketidaksesuaian kebijakan di satu negara akan memicu gugatan karena semua berujung pada bagaimana memenangi persaingan. Maka, sebelum membuat kebijakan strategis, pemerintah wajib melakukan analisis dampak kebijakan (regulatory impact assessment) secara global.. Kompas hlm 7 Jokowi Minta Jepang Buka Akses Produk Pertanian dan Perikanan Indonesia Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe membuka akses bagi produk pertanian dan perikanan Indonesia ke pasar Negeri Matahari Terbit itu. "Indonesia juga meminta kiranya Jepang dapat membuka akses produk pertanian dan perikanan Indonesia," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers bersama PM Abe di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/1). PM Abe adalah kepala pemerintahan pertama yang berkunjung ke Indonesia, pada awal tahun 2017. Demikian juga sebaliknya, Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi PM Abe tahun ini. Selama ini, Jepang menerapkan persyaratan yang tinggi atas produk pertanian sayur-mayur dan buah-buahan asal Indonesia. Namun permintaan itu sulit dipenuhi karena Indonesia terbentur persoalan domestik, seperti kurang memadainya infrastruktur, peraturan, dan sebagainya. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta Pemerintah Jepang menyelesaikan peninjauan (review) perjanjian penghindaran pajak berganda dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan. Sebab, peninjauan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang diperlukan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral kedua negara. "Ketiga, meningkatkan akses dan kapasitas keperawatan Indonesia untuk dapat memenuhi pasar di Jepang. Dan, yang keempat, dimulainya general review Indonesia- Japan Economic Partnership Agreement, pada tahun ini," kata Presiden Jokowi. Berita Satu Bisnis Indonesia hlm 1 The Jakarta Post hlm 1 Gerak Cepat Amankan Pangsa Pasar Sawit Indonesia di Pakistan Kedudukan Pakistan sebagai pasar prospektif minyak sawit Indonesia perlu dipertahankan. Ada trend peningkatan permintaan produk minyak sawit seiring dengan laju positif pertumbuhan ekonomi Pakistan dan meningkatnya populasi di negara tersebut. Implementasi efektif Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) pada 2013 telah memberikan angin segar bagi Indonesia untuk mendominasi pasar sawit Pakistan sekaligus meraup surplus perdagangan Indonesia. Keuntungan yang diraih Indonesia dalam perdagangan kelapa sawit di Pakistan saat ini tengah memerlukan pengamanan. Pakistan diantisipasi sedang menggodok langkah penerapan hambatan non tarif pada produk unggulan Indonesia tersebut. Sementara Malaysia pesaing utama Indonesia sedang mencari celah merebut posisi minyak sawit Indonesia di Pakistan yang mencapai 87%. Seperti diperkirakan, guna memperkecil defisit perdagangan dengan Indonesia Pakistan kini tengah menggodok rencana penerapan hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs) bagi produk asal Indonesia tersebut. Langkah ini ditempuh dengan dalih Indonesia telah melakukan hal yang serupa terhadap produk unggulan Pakistan. Pada saat yang sama, Malaysia sebagai pemain besar minyak sawit di Pakistan sedang mengkaji ulang Perjanjian Perdagangan Bebasnya dengan Pakistan dengan kemungkinan menurunkan tarif impor minyak sawit asal Malaysia. Sebagai langkah antisipasi, pada awal Januari 2017 Dubes RI Islamabad, Iwan Suyudhie Amri, menemui berbagai kalangan penting di Indonesia, antara lain Wamenlu, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional (PPI), Kementerian Perdagangan, Ketua Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, dan para wakil asosiasi pelaku usaha sawit Indonesia. Semua pemangku kepentingan sepakat akan pentingnya menjaga dan meningkatkan posisi minyak sawit Indonesia di Pakistan. Kementerian Luar Negeri Investor Daily hlm 7 FINANSIAL 4 Kebijakan yang Segera Dikeluarkan OJK di 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun ini akan mengeluarkan 4 kebijakan. Hal ini untuk menjaga stabilitas perekonomian. Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Muliaman D Hadad mengatakan, 4 kebijakan tersebut akan berfokus pada upaya penguatan pengawasan terintegrasi, penyempurnaan pengaturan manajemen risiko, dan peningkatan kapasitas industri jasa keuangan nasional. Pertama, lanjutnya, OJK akan menerbitkan ketentuan mengenai pengelolaan risiko likuiditas konglomerasi, manajemen permodalan konglomerasi, dan intra-group transaction exposures. ketentuan tersebut untuk melengkapi pengaturan kecukupan modal, manajemen risiko, dan tata kelola konglomerasi keuangan yang telah dikeluarkan sebelumnya. "Penyempurnaan kerangka pengaturan dan pengawasan konglomerasi keuangan ini menjadi penting karena ketangguhan dan daya tahan sektor jasa keuangan sangat dipengaruhi oleh kondisi konglomerasi keuangan yang menguasai tiga perempat pangsa pasar keuangan di Indonesia," ujar Muliaman, di Jakarta, Jumat (13/1). Sementara itu, untuk kedua,OJK akan berupaya untuk menyediakan likuiditas yang cukup dalam pembiayaan pembangunan serta monitoring melalui beberapa upaya. "Ketiga, dalam memenuhi mandat Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Kami di tahun 2017 ini akan menerbitkan beberapa peraturan terkait, khususnya ketentuan mengenai rencana aksi (recovery plan) bagi Bank Sistemik," ujarnya. Sedangkan untuk yang terakhir, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, maka perlu pula disiapkan ketentuan yang mendorong agar bisnis industri keuangan nonbank dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan. Investor Daily hlm 1 dan 2 OkeZone PROPERTI Segmen Menengah ke Bawah Berpotensi Penjualan rumah untuk segmen menengah ke bawah dan rumah bersubsidi diprediksi masih tetap marak. Apalagi, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memudahkan perizinan untuk pembangunan rumah bersubsidi. "Segmen menengah ke bawah dan rumah bersubsidi masih tetap mendominasi pasar perumahan. Permintaan rumah dengan harga hingga Rp 500 juta per unit dan antara Rp 500 juta ke Rp 1 miliar masih sangat besar," kata Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Eddy Ganefo, Jumat (13/1), di Jakarta. Dibandingkan rumah untuk segmen menengah ke atas dan atas, permintaan rumah untuk segmen menengah ke bawah lebih besar. Rumah dibeli untuk dihuni, bukan sebagai investasi. Apalagi, PP 64/2016 yang menjadi aturan pelaksanaan dari Paket Kebijakan Ekonomi XIII dimaksudkan untuk menyederhanakan regulasi. "PP tersebut akan memberi dampak psikologis bagi para pengembang dan pemerintah untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah meski tetap memerlukan sosialisasi dalam pelaksanaan di lapangan," kata Eddy. Director Research and Advisory Cushman and Wakefield Indonesia Arief Rahardjo mengatakan, segmen menengah dan menengah ke atas mendominasi transaksi penjualan pada 2016. Hal itu disebabkan harga hunian di Jabodetabek yang cenderung naik. "Kami perkirakan transaksi kelas menengah akan tetap menguat di tahun 2017 apalagi adanya relaksasi loan to value dan bunga kredit pemilikan rumah yang cenderung turun atau tetap stabil," kata Arief. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan, penjualan hunian untuk segmen menengah atas baru akan beranjak naik pada semester II-2017. "Ini terjadi karena memang siklusnya sudah naik dan juga ada pengaruh dari program pengampunan pajak. Selain itu, iklim politik sudah mereda," kata Ali. Kompas hlm 18 TELEKOMUNIKASI Lalu Lintas Data Internet Meningkat Lalu lintas data internet ke sambungan dalam negeri terus naik. Namun, kenaikannya belum mampu menyaingi laju ke sambungan internasional. Menurut data PT IDC Indonesia, lalu lintas data internet dalam negeri pernah mencapai 1,3 gigabyte per detik (Gbps) tahun 2005. Itu terjadi saat aktivitas berinternet sedang sangat tinggi. Pada 2010, puncak lalu lintas tercatat di angka 31 Gbps. Kenaikan pun terus terjadi. Pada 2016, capaian tertinggi ada di angka 277 Gbps. IDC Indonesia merupakan perusahaan teknologi informasi komunikasi (TIK) yang memfasilitasi 99 persen jalur lalu lintas data internet Indonesia. Perusahaan yang berdiri 13 tahun lalu ini juga mengakomodasi semua koneksi internet dan layanan telekomunikasi, baik dari penyedia jasa konten lokal maupun internasional. Komisaris IDC Indonesia Johar Alam Rangkuti akhir pekan lalu, di Jakarta, mengatakan, pertumbuhan lalu lintas data internet yang tinggi memberikan dampak ekonomi besar kepada industri penyedia jasa internet lokal dan pendapatan negara. Harga 1 Mbps lalu lintas adalah 100 dollar AS. Maka, total pendapatan industri penyedia jasa internet adalah 27,7 juta dollar AS saat lalu lintas tertinggi pada 2016. Akan tetapi, lalu lintas data internet ke sambungan internasional tetap lebih tinggi dibandingkan dalam negeri. Aktivitas yang biasa dilakukan pengguna internet adalah mengakses media sosial, seperti Twitter dan Facebook. Mengutip hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2016 sekitar 132,7 juta orang. Jumlah itu setara dengan 51,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sekitar 65 persen dari pengguna internet tersebut berada di Pulau Jawa. Kompas hlm 20 PERTAMBANGAN Potensi Industri Gasifikasi Batu Bara Diyakini Mampu Tekan Impor Gas Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berpendapat potensi pengembangan industri gasifikasi batu bara di dalam negeri masih cukup besar untuk ke depannya. Apalagi Indonesia memiliki banyak batu bara yang berkalori rendah dan perlu dikonversi agar menjadi gas sintetis. Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengakui, gasifikasi terhadap batu bara yang berkalori rendah mampu menekan dan bahkan menghilangkan impor bahan baku gas untuk memproduksi gas dimetil eter. "Batu bara dengan kalori rendah dapat dikembangkan untuk memproduksi gas dimetil eter yang bisa menggantikan gas liquefied petroleum gas (LPG) sehingga impor bahan baku gas tidak lagi diperlukan," ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (15/1). MetroTV News Koran Jakarta hlm 7 EKONOMI Kalangan Pebisnis Optimistis, Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur Jadi Penentu Para pejabat puncak perusahaan optimistis terhadap perekonomian Indonesia pada tahun ini. Beberapa hal, salah satunya pembangunan infrastruktur, meyakinkan mereka mengenai pertumbuhan ekonomi 2017 lebih baik. Faktor eksternal perlu dicermati, tetapi bisa diatasi apabila bekerja keras. Penyelesaian sejumlah pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor yang membuat kalangan bisnis optimistis. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Asmawi Syam memperkirakan kondisi ekonomi tahun 2017 lebih baik daripada 2016. Hal itu tidak terlepas dari prediksi pertumbuhan ekonomi yang telah dirilis pemerintah atau swasta. Paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah turut berkontribusi terhadap optimisme kinerja perekonomian Indonesia tahun 2017. Hingga saat ini, pemerintah telah menerbitkan 13 paket kebijakan ekonomi guna mendukung akselerasi dan kinerja perekonomian Indonesia,� katanya. Presiden Direktur dan CEO PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir mengatakan, prospek ekonomi tahun ini diperkirakan masih lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dasarnya adalah perkiraan Badan Pusat Statistik mengenai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 sebesar 5,1 persen atau lebih baik dibandingkan 2016 yang sebesar 5 persen. Presiden Direktur PT Schroders Investment Management Indonesia Michael Tjoajadi mengatakan, dampak kebijakan ekonomi dan politik AS akan terasa sampai di Indonesia. Akan tetapi, kalau pekerjaan rumah di dalam negeri dilakukan dengan baik, seperti belanja infrastruktur yang tetap tinggi, hal itu akan mendorong perekonomian. Kompas hlm 1 dan 15 17 Dampak Tenaga Kerja Asing Keberadaan tenaga kerja asing menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan belakangan di Indonesia. Sesuatu yang kiranya tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan warga mendapatkan lapangan kerja. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja di sektor industri pada Agustus 2016 sebanyak 15,5 juta orang atau naik 1,87 persen dibandingkan dengan Agustus 2015. Adapun tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2016 sebesar 5,61 persen. Hal ini berarti ada sekitar 5-6 penganggur dari setiap 100 orang pada angkatan kerja. Investasi menjadi salah satu andalan penyerap tenaga kerja. Peranan investasi pun diharapkan bisa berperan lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi pada saat konsumsi domestik masih kurang optimal dan kinerja ekspor sedang menghadapi tantangan karena pengaruh permintaan dari pasar global. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan, realisasi investasi melalui penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada Januari-September 2016 mencapai Rp 453,4 triliun. Pencapaian ini setara 76,2 persen dari target realisasi investasi sepanjang tahun 2016 yang Rp 594,8 triliun. Beberapa waktu lalu, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, wajar ketika investor asing membawa orangnya untuk menjaga dan memastikan keberhasilan investasi bermodal triliunan rupiah yang mereka bawa masuk ke Indonesia. Keberadaan tenaga kerja asing tersebut biasanya hanya pada awal proyek. Begitu memasuki tahun ketiga dan seterusnya, menurut Lembong, mereka akan dipulangkan karena gaji tenaga kerja ekspatriat mahal. Setiap tenaga kerja yang masuk di investasi tersebut menciptakan 3-9 lapangan kerja bagi warga lokal. BKPM menengarai lapangan kerja yang diciptakan investasi bagi tenaga kerja lokal jauh lebih besar ketimbang bagi tenaga kerja asing. Ini merupakan tantangan untuk menyeimbangkan atau mengakomodasi kepentingan semua pihak. Komps hlm 17 LINGKUNGAN Dibangun Sistem Kemitraan Antisipasi Kebakaran Pemerintah memprioritaskan membangun sistem kemitraan antara perusahaan pemegang izin konsesi dan masyarakat sekitar untuk mengantisipasi potensi kebakaran lahan di Sumatera Selatan. Hal ini gencar dilakukan karena diperkirakan titik panas akan mulai muncul pada Maret mendatang. Ketua Tim Restorasi Gambut Daerah Sumsel Najib Asmani, Minggu (15/1), mengatakan, saat ini pemerintah bersama pihak terkait mempersiapkan langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan di Sumsel. Langkah itu antara lain memperketat sistem pengawasan perihal kesiapan perusahaan pemegang konsesi dalam menyediakan alat-alat antisipasi kebakaran di kawasan konsesi, serta pemberdayaan masyarakat dalam peranannya mencegah meluasnya kebakaran. Kompas hlm 21 Swasta Minta Payung Hukum, Restorasi Gambut Didukung Kalangan swasta mendukung permintaan pemerintah agar pemegang izin usaha di rawa gambut menjalankan restorasi hingga di luar area konsesi. Namun, swasta meminta ada payung hukum terlebih dulu agar tidak dianggap merestorasi gambut secara ilegal. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto, Jumat (13/1), di Jakarta. meminta landasan hukum dari pemerintah sekaligus memberi panduan rinci cara restorasi yang bisa dilakukan swasta. Para anggota APHI memahami kelestarian gambut bergantung pada kondisi satu ekosistem, tak hanya pada satu konsesi yang batasnya belum tentu mencakup satu kawasan hidrologis gambut. Jika tata kelola air di gambut dalam konsesi bagus tetapi di luar konsesi yang satu kawasan hidrologis belum bagus, upaya perusahaan tak efektif, termasuk untuk mencegah kebakaran lahan. "Keberhasilan pengelolaan oleh perusahaan ditentukan keberhasilan di satu kawasan," ujarnya. Tidak masalah jika restorasi hingga luar konsesi membuat biaya yang dikeluarkan perusahaan lebih besar, karena itu dibutuhkan bagi keberlanjutan bisnis. Di sisi lain, APHI mendesak pemerintah menuntaskan pemanfaatan rawa gambut tak berizin. Sebab, kebakaran di lahan budidaya tanpa izin bisa merembet ke yang berizin, sedangkan oknum pengusahaan budidaya tidak berizin sulit dikenai sanksi. Caranya, antara lain, pemerintah memverifikasi dan memasukkan lahan itu pada program perhutanan sosial. Dengan pemberian status, rakyat yang mengelola lahan wajib menjaga dari kebakaran sehingga memudahkan pemantauan. Dari total 12,9 juta gambut, 2,4 juta ha di antaranya berstatus bukan hutan tanaman industri, bukan area hak pengusahaan hutan, kebun, atau belum berizin resmi atau lahan masyarakat. Kompas hlm 13 TNI-Polri Nyatakan Perang terhadap Pembalakan Liar Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI di Riau bertekad memerangi pembalakan liar yang terus berlangsung di hutan-hutan Riau. Pembalakan liar tidak dapat lagi didiamkan karena masalah itu akan bermuara pada perambahan yang akhirnya akan menyulut kebakaran lahan saat lahan dibuka untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan di Pekanbaru, Riau, Jumat (13/1). Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi itu dihadiri oleh Kepala Polda Riau Inspektur Jenderal Zulkarnain, Komandan Korem 031 Wirabima Brigadir Jenderal Nurendi, Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Marsekal Pertama Henri Alfiandi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau Edwar Sanger, serta seluruh komandan kodim dan kepala polres di Riau. Mereka meyakini jika pembalakan liar ditumpas, kebakaran lahan akan semakin berkurang. Komps hlm 22 Investor Daily hlm 7 The Jakarta Post hlm 5 Law Enforcers Claim to Know Little About Wildlife Crimes The National Police and the Attorney General's Office (AGO) said their lack of knowledge on wildlife crimes had made it difficult for them to build strong cases against people accused of wildlife crimes. Head of the National Police's special crimes unit division Sr. Comr. Suwondo Nainggolan said investigators were also lacking in awareness of the need to conserve wildlife, which was reflected in the quality of the case dossiers they submitted to the AGO. 'To be honest, we have little knowledge and determination [to investigate wildlife crimes]," he said in a discussion on Wednesday, adding that investigators often did not take such cases seriously as they believed prosecutors or the judges would just give a slap on the wrist to the perpetrators. The United Nations Environment Program (UNEP) estimates that illegal wildlife trading is the fourth most profitable criminal enterprise after drug smuggling, counterfeiting and human trafficking, with profits worth around US$23 billion per year. "What we always think is how to handle [drug smuggling, counterfeiting and human trafficking] because we think they are more urgent at present. The fourth largest crime, the wildlife crime, is somehow overlooked by us," Suwondo said. Datas Ginting, the AGO's coordinator for the junior attorney for general crimes (Jampidum) voiced a somewhat similar claim, saying that wildlife crime was 'complicated' compared to the other conventional crimes handled by prosecutors.
The Jakarta Post hlm 3 SOSIAL 5.000 Usaha Mikro Disasar Tahun ini Pelaksanaan sertifikat hak atas tanah pada tahun ini direncanakan melalui program pendampingan dengan target 5.000 usaha mikro. Kegiatan pemberian sertifikat hak atas tanah (SHAT) itu ditujukan untuk membantu usaha mikro agar memperoleh legalisasi aset berupa sertifikat hak guna usaha (HGU) yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Braman Setyo mengatakan program bertajuk sertifikat hak atas tanah atau SHAT ini merupakan program lintas sektoral yang dipayungi oleh kesepakatan bersama antara menteri koperasi dan UKM, menteri dalam negeri, dan menteri agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menurut dia, sepanjang 2015-2019 setidaknya terdapat 375.000 bidang tanah di seluruh Indonesia yang difasilitasi oleh kementerian tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Sepanjang 2015, setidaknya dari target 25.000 bidang, tercapai realisasi sebesar 85,5% atau sebesar 21.380 bidang dan tersebar di 29 provinsi. "Pada 2016, dari sasaran sebanyak 50.000 bidang, dan terealisasi sebanyak 34.295 bidang atau 71,25% yang tersebar di 31 provinsi. Ini data yang masuk sampai November," ujarnya, Jumat (13/1). Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan saat ini pihaknya telah memiliki peta jalan sertifikasi lahan yakni pada 2018, akan ada 7 juta bidang lahan yang disertifikasi, kemudian setahun berikutnya meningkat menjadi 9 juta dan pada 2020 dan seterusnya, setiap tahun akan ada sertifikasi 10 juta bidang lahan sehingga pada 2025 seluruh lahan di Indonesia sudah tersertifikasi. Bisnis Indonesia hlm 4
Komentar